Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Maulani Agustiah Rotinsulu, mengapresiasi daerah-daerah di Indonesia yang merupakan kota inklusif. Pasalnya, tinggal di sebuah kota inklusif menjadi mimpi besar bagi para penyandang disabilitas.

"Kita boleh mengapresiasi kepada daerah-daerah yang mengatakan kota inklusif. Walaupun mereka belum sepenuhnya sempurna yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016," kata Maulani saat ditemui di sela pertemuan hari kedua HLIGM-FRPD 2022, Kamis (20/10/2022).

Baca Juga: Pj Gubernur DKI Jakarta Diharapkan Segera Buka Kembali Pelabuhan KCN Marunda

Namun, Maulani menyebut bahwa implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 di masyarakat, yang juga merupakan penyandang tunadaksa, belum bisa menjawab kebutuhan para penyandang disabilitas secara tepat.

"Mereka belum mengerti tentang konsep penyandang disabilitas itu apa. Jadi kami melihat gap atau challenge (tantangan) bahwa dari UU Nomor 8 tahun 2016 belum sampai ke tingkat kabupaten atau kota," kata Maulani.

Maulani mengatakan, untuk efektivitas implementasi Undang-undang penyandang disabilitas perlu ada aturan turunan yang dibuat melalui Peraturan Daerah (perda). Ia menyebut Jakarta bisa menjadi percontohan kota inklusif.

"DKI Jakarta cukup bisa menjadi kota percontohan. Kemarin Jakarta mengeluarkan Perda barunya. Sebelumnya mereka sudah memiliki Perda DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2011 sudah dibawa ke konvensi hak-hak disabilitas. Namun, kemudian sekarang mereka memperbaharuinya itu lebih tangible, yang bisa di ikutin oleh daerah lainnya," kata penyandang disabilitas daksa itu.

Halaman:

• 1
• 2