JAKARTA,quickq 快客 DISWAY.ID- Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartanto menegaskan anggaran program Perlindungan sosial (Perlinsos) telah dibahas secara transparan bersama DPR RI.

Hal tersebut ditegaskan oleh Airlangga dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 5 April 2024.

"Penetapan pelaksanaan program perlinsos dilakukan secara transparan akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasan telah dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya," kata Airlangga.

BACA JUGA:Iran Bersiap Serang Israel, Bersihkan Jalur Udara dari Penerbangan Komersial

BACA JUGA:Muhadjir Beberkan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia 2023 Jauh dari Target Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan program Perlinsos diadakan untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai kerentanan yg merupakan amanat konstitusi pasal 34 UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. 

"Perlinsos pada masa kritis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan," ujar Airlangga.

Airlangga menegaskan pemerintah mengadakan program tersebut usai berkaca pada 2023-2024, di mana pada tahun tersebut el nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan dapat mengganggu kehidupan masyarakat miskin maupun rentan. 

BACA JUGA:43 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta pada H-7 Lebaran 2024

BACA JUGA:2 OPM Tewas di Timika, Jeffrey Bomanak: Jangan Sebar Foto Mereka di Media Sosial

Oleh karena itu, Airlangga menjelaskan perlinsos terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler. 

"Untuk menghadapi berbagai kerentanan ekonomi, Pemerintah memberikan perlinsos untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan," imbuhnya.