Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memaparkan sejumlah langkah strategis dalam mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan rumah rakyat. Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Maruarar menegaskan bahwa penyediaan hunian layak tak bisa hanya mengandalkan APBN, melainkan membutuhkan terobosan pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor.

Salah satu langkah konkret adalah pemanfaatan kebijakan relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia, yang menurut Maruarar memungkinkan tambahan dana perbankan mengalir ke sektor perumahan. “Dari GWM diturunkan dari 5% menjadi 4%. Artinya, ada dana yang bisa kembali ke bank untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan,” kata Ara, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan bahwa seluruh skema pembiayaan tersebut telah dikonsultasikan dengan sejumlah lembaga, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi X DPR RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Keuangan. Langkah ini, menurutnya, menjadi bukti kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis.

Baca Juga: Menteri PKP Usul Revisi UU No 23 Tahun 2014, Minta Pemda Bantu Selesaikan Masalah Perumahan

Berkat dukungan relaksasi tersebut, target pembangunan rumah subsidi tahun ini mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Bahkan, terdapat potensi tambahan 90 ribu unit rumah subsidi dan 100 ribu unit rumah komersial yang akan dibangun melalui skema serupa.

Tak hanya itu, Kementerian PKP juga tengah menjalin kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pengembang properti, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu proyek potensial yang sedang digarap ialah pemanfaatan lahan eks-Lapas Cipinang sebagai kawasan perumahan. “Kami sedang menyusun tata kelola agar jelas berapa persen untuk komersial dan berapa persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Baca Juga: Bersih-bersih, Menteri PKP Serahkan Dugaan Korupsi Program Bedah Rumah di Sumenep ke Kejaksaan

Selain mengandalkan relaksasi kebijakan moneter dan sinergi antarinstansi, Maruarar juga mendorong perusahaan swasta untuk mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke sektor perumahan. Ia menekankan bahwa saat ini hanya sekitar 9% pendanaan perumahan bersumber dari APBN, sehingga 91% sisanya harus digali dari sumber alternatif.

“Karena itu, kami harus mencari berbagai sumber pembiayaan. Ini bukan kementerian teknis lagi, tapi kementerian strategis,” ujarnya.

Maruarar menyadari tantangan yang dihadapi tidak ringan, tetapi ia menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami bekerja keras dengan jujur dan transparan. Jika suatu saat kami merasa tak mampu, kami siap mundur. Tapi selama diberi amanah, kami akan berjuang sekuat tenaga,” tegasnya.