JAKARTA,quickq 快客 DISWAY.ID- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong di Jakarta.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menargetkan pembangunan 30.000 dapur umum di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:BGN: Program MBG Investasi Untuk Tingkatkan SDM Indonesia

BACA JUGA:Siswa, Guru, Sampai OB Keracunan MBG di Bogor, Dedie Rachim Perintahkan Periksa Sisa Makanan Termasuk Nampan!

Anindya menjelaskan bahwa Satgas MBG merupakan salah satu dari program empat prioritas Kadin, bersama dengan pembangunan rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pemberdayaan tenaga kerja migran.

“Kita membuat Satgas khusus, ini mulai aktif besok sudah bisa dibilang ada pelatihan. Supaya nanti semua orang yang ingin membuat SPPG atau dapur umum MBG itu bisa mendapat sertifikasi,” ujar Anindya ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 13 Mei 2025.

Program MBG ini bertujuan untuk memperkuat pemenuhan gizi bagi 80 juta anak di Indonesia. Kadin Indonesia berkomitmen membangun 100 dapur SPPG sebagai proyek percontohan sebelum 17 Agustus 2025, dengan harapan dapat memperluas cakupan hingga mencapai target nasional.

"Kita ingin supaya contoh soal ini bisa jadi sebelum 17 Agustus. Maksudnya beberapa SPPG yang telah direncanakan oleh Kadin bahwa kita ingin berpartisipasi di seribu," tutur Anindya.

BACA JUGA:Negosiasi Tarif, Kadin Optimis Perdagangan Indonesia-AS Bisa Tembus 80 Miliar

"Tapi mulanya pilot project dulu 17 Agustus. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan," tambahnya.

Anindya menekankan pentingnya sertifikasi karena dana pemerintah yang dialokasikan untuk program tersebut sangat besar, mencapai Rp170 triliun, sehingga harus dijalankan dengan hati-hati dan profesional.

“Administrasinya harus rapi karena ini memakai APBN,” tambahnya.

Jumlah dana pemerintah dan tentunya masyarakat ujungnya tidak kecil. 70 tambah 100 ya Pak ya jadi Rp170 triliun. Sehingga kita dari Kadin bukan saja ingin berpartisipasi, tapi ingin juga melakukan dengan baik dan hati-hati," tutur Anin.