Diskon Tarif Listrik Batal, Pemerintah Butuh Uang untuk Bayar Utang Rp178,9 Triliun
Pemerintah membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% untuk periode Juni–Juli 2025 akibat keterlambatan proses penganggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa ketiadaan alokasi dana menjadi penghambat utama implementasi kebijakan tersebut.
Diskon tarif listrik semula menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi yang dinantikan masyarakat, namun batal direalisasikan menjelang pelaksanaannya.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai pembatalan tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antarkementerian dalam menyusun kebijakan fiskal strategis.
Baca Juga: Pemerintah Batalkan Diskon Listrik 50%, Bahlil: Tanya Kepada yang Mengumumkan
“Anggarannya tidak tersedia. Padahal Juni ini pemerintah harus bayar utang jatuh tempo Rp178,9 triliun. Jadi yang prioritas pastinya untuk bayar utang dulu,” kata Bhima kepada Warta Ekonomi, Selasa (3/6/2025).
Baca Juga: Diskon Listrik Batal, Pemerintah Alihkan Bantuan ke Subsidi Upah
Bhima menyebut sejak awal pemerintah tidak memiliki ruang fiskal cukup untuk menyalurkan diskon listrik sebagai stimulus tambahan.
“Awalnya diskon tarif listrik jadi satu paket dengan stimulus ekonomi, bukan pengganti atau substitusi,” ujarnya.
Ia juga menilai pembatalan ini sebagai sinyal peringatan atas memburuknya kondisi fiskal nasional. Melebarnya defisit anggaran membuat pemerintah semakin sulit meluncurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat.
(责任编辑:时尚)
Hobi OTT, Berapa Uang Negara yang Diamankan KPK?
Polri Pecat Ferdy Sambo, Sekum PP Muhammadiyah: Keputusan yang Sangat Tepat dan Adil
IHSG Ambruk 0,65% ke 7.094 pada Penutupan Perdagangan Hari Ini, Saham KOPI Paling Melorot
Yenny Wahid dan Brikade Gus Dur Dukung Ganjar
Anggap Melawan Hukum, Seorang Dosen Gugat KPU ke PN Jakarta Pusat
- KPK Resmi Ditahan, Akan Tetapi...
- IHSG Ambruk 0,65% ke 7.094 pada Penutupan Perdagangan Hari Ini, Saham KOPI Paling Melorot
- FOTO: Kala Para Vitiligan Rayakan Keberagaman
- 5 Destinasi Liburan di Luar Negeri Favorit Orang Indonesia, Ada Macau
- Terbentuk di 33 Provinsi, Tim Hukum Nasional AMIN Bertugas Awasi Pilpres 2024
- Peran Azis Syamsudin Dalam Kasus Suap Mantan Bupati Kutai Dibeberkan JPU
- Urusan Inovasi dan Visioner, Profesor di IMD Nobatkan BYD Ungguli Tesla
- KPK Bantah Adu Cepat dengan Polda Metro Jaya Usut Kasus Syahrul Yasin Limpo
-
Nurdin Desak Idrus Lobi Novanto Supaya Legowo Mundur
Warta Ekonomi, Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan Pelaksana tugas Ketu ...[详细]
-
Turis dan Warga Lokal Barcelona Saling Ejek via Grafiti hingga Medsos
Jakarta, CNN Indonesia-- Berlibur adalah saatnya beramah tamah dengan warga sekitar. Sayangnya, hal ...[详细]
-
Azis Dikabarkan Sudah Jadi Tersangka, Golkar: Lagi Isoman COVID
Warta Ekonomi, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan Wakil Ketua ...[详细]
-
Terulang Lagi, Bandit Curi Spion Mobil Fortuner Saat Kondisi Macet Di Grogol
SuaraJakarta.id - Seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri sebuah spion mobil jenis Toyota ...[详细]
-
Ditkrimsus Polda Metro Jaya Rampungkan Pemberkasan Firli Bahuri
JAKARTA, DISWAY.ID--Berkas penyidikan dugaan pemerasan oleh tersangka Ketua KPK non-aktif, Firli Bah ...[详细]
-
Polisi Kantongi Identitas Bandit Begal Motor Modus Tuduh Korban Pelaku Kekerasan di Jagakarsa Jaksel
SuaraJakarta.id - Polisi telah mengantongi identitas pelaku pembegalan motor dan ponsel di wilayah L ...[详细]
-
SuaraJakarta.id - Pemprov DKI merilis update COVID-19 Jakarta, Kamis (29/9/2022). Tercatat ada tamba ...[详细]
-
Geledah Rumah Tersangka BTS Sadikin Rusli, Kejagung Temukan Bukti Elektronik
JAKARTA, DISWAY.ID--Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di rumah tersangka baru dugaa ...[详细]
-
Satu Lagi Relawan Nyatakan Dukungan ke Prabowo
JAKARTA, DISWAY.ID- Wakil Komandan Delta (Relawan) TKN Prabowo-Gibran, La Ode Labsin Naadu memastika ...[详细]
-
JAKARTA, DISWAY.ID --Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono mengatakan, struktur tim kampa ...[详细]
Simak Cara Membuat SKCK Online Terbaru 2024, Wajib Ada BPJS Kesehatan!
Alasan KPK Tangkap Paksa SYL: Ada Komunikasi Tak Akan..
- Anies Janji Setarakan Fasilitas Pendidikan Swasta dengan Negeri di Depan Ulama
- WNA Rusia Ditemukan Tewas di Museum Pendet Ubud, Begini Kronologinya
- Kejagung Nilai Penahanan Alex Noerdin Sudah Sesuai Fakta
- Geledah Rumah Tersangka BTS Sadikin Rusli, Kejagung Temukan Bukti Elektronik
- Terbentuk di 33 Provinsi, Tim Hukum Nasional AMIN Bertugas Awasi Pilpres 2024
- Tips untuk Penumpang Pesawat: Cuma Duduk Saat Penerbangan Bisa Bahaya
- Naik! Hasil Jasa Asuransi TUGU Tembus Rp228 Miliar Usai Terapkan PSAK 117